ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstrak

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat melalui pendekatan restorative justice. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana ringan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum, adanya perbedaan dasar hukum antar lembaga penegak hukum, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menganalisis implementasi dan kendala penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat orientasi pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui penyelesaian perkara secara restoratif. Namun demikian, implementasi restorative justice terhadap tindak pidana ringan masih memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat terwujud secara optimal.