Tentang Jurnal Ini

Jurnal Hukum, Manajemen, dan Humaniora (JHMH) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Deztron Indonesia, Medan, dan dikelola oleh Direktorat Inovasi, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. JHMH terbit pertama kali pada Januari 2026 secara elektronik (online), dengan frekuensi dua kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Artikel diterbitkan dalam Bahasa Indonesia.

Artikel yang diterbitkan berupa artikel hasil penelitian (empiris) dan artikel kajian konseptual/tinjauan pustaka sistematis. Setiap naskah melalui pemeriksaan kemiripan (similarity) dan proses double-blind peer review oleh minimal dua mitra bestari. JHMH menerapkan kebijakan akses terbuka (open access) dengan lisensi CC BY-SA 4.0 dan tidak memungut biaya pengiriman maupun publikasi artikel (APC Rp0).

Focus and Scope

JHMH berada dalam rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora dengan satu fokus keilmuan: tata kelola (governance) organisasi dan masyarakat. Hukum dikaji sebagai aturan tata kelola, manajemen sebagai pelaksanaannya, dan humaniora sebagai nilai, etika, dan budaya yang melandasinya. Setiap naskah wajib membahas suatu persoalan tata kelola, baik di sektor publik, korporasi, maupun komunitas.

Ruang lingkup disusun menurut tema permasalahan; setiap tema memadukan bidang-bidang dalam judul jurnal:

  1. Regulasi dan kepatuhan dalam tata kelola: kerangka hukum tata kelola, kepatuhan (compliance) organisasi, perlindungan hukum, dan penegakan aturan di sektor publik dan swasta.
  2. Tata kelola perusahaan dan sektor publik: good corporate governance, good governance, akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko.
  3. Tata kelola sumber daya manusia dan hubungan kerja: kebijakan dan hukum ketenagakerjaan, manajemen SDM, kepemimpinan, dan hubungan industrial.
  4. Etika, budaya, dan perilaku dalam tata kelola: etika bisnis dan profesi, budaya organisasi, integritas, serta nilai sosial-budaya yang memengaruhi praktik tata kelola.
  5. Bahasa dan komunikasi dalam kebijakan dan organisasi: bahasa hukum, komunikasi kebijakan publik, komunikasi organisasi, dan wacana tata kelola.

Di luar ruang lingkup: kajian sastra, linguistik, atau sejarah murni, serta kajian keuangan dan pemasaran yang tidak membahas persoalan tata kelola.